Wapres Angkat Bicara Soal Polemik Mahalnya Biaya UKT Perguruan Tinggi

Wapres Angkat Bicara Soal Polemik Mahalnya Biaya UKT Perguruan Tinggi

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin turut merespon polemik kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) yang terjadi pada berbagai perguruan tinggi belakangan ini. 

Wapres pun mengakui bahwa pemerintah pada waktu ini tiada dapat menanggung seluruh biaya pendidikan. Oleh lantaran itu, ada perguruan tinggi negeri berbadan hukum untuk mencari solusi alternatif pembiayaan pendidikan. 

Bacaan Lainnya

“Perguruan tinggi juga diberi advokasi lah agar bisa jadi mengembangkan usahanya sebagai badan hukum. Jangan belaka bebasnya saja, bisa saja melakukan ini-ini lantaran beliau badan hukum, tapi tanggung jawabnya enggak,” katanya pada keterangan, Rabu (22/5). 

Wapres juga menyatakan bahwa distribusi beban biaya lembaga pendidikan harus proporsional antara pemerintah, mahasiswa, dan juga perguruan tinggi. 

Wapres meyakini, persoalan mahalnya biaya kuliah ini akan bisa saja diatasi jikalau proporsionalitas pembiayaan diciptakan diantara ketiga pihak tersebut.  

“Jadi dibagi, beban pemeintah sesuai kemampuan, peserta didik juga lalu menjadi beban perguruan tinggi melalui badan-badan usaha yang tersebut dikembangkan,” tambahnya. 

Sebelumnya, mahalnya biaya UKT ini telah sempat diadukan oleh beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) terhadap DPR RI. 

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Maulana Ihsan menyebut, biaya UKT di tempat kampusnya sekarang ini melambung mencapai 300% – 500%. 

Pangkalnya, kata dia, aturan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 yang tersebut dilanjut dengan Keputusan Menteri Nomor 54 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi. 

“Yang kami resahkan, UKT di area Unsoed itu naik melambung sangat sangat tinggi. Naik dapat 300%-500%. Contoh dalam fakultas saya sendiri, dari fakultas peternakan, sebelumnya Simbol Rupiah 2,5 juta, sejarang naik jadi Mata Uang Rupiah 14 juta,” kata Ihsan di Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersatu Komisi IX DPR RI, Jum'at (17/5). 

Sementata itu, Mendikbudristek Nadiem Makarim membantah jikalau regulasi anyar terkait pembiayaan UKT ini menjadi momok kenaikan UKT belakangan ini. 

Ia menjelaskan bahwa regulasi ini cuma berlaku untuk siswa baru bukanlah untuk semua mahasiswa. Sehingga ia tidak ada membenarkan jikalau kebijakan ini akan merubah rate UKT bagi pelajar yang telah melaksanakan pendidikanya di tempat perguruan tinggi. 

“Ini yang kadang masih ada mispersepsi, ini bukan benar. Aturan ini semata-mata berlaku untuk peserta didik baru,” ungkapnya.



Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *