JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kedudukan keuangan pemerintah ditunjukkan di neraca per 31 Desember 2023 terdiri dari aset sebesar Rp13.072,8 triliun. Aset yang disebutkan naik sekitar 6,06 persen dari catatan pada periode yang dimaksud mirip tahun lalu sebesar Rp12.325,45 triliun berdasarkan data yang tersebut tertuang di Laporan Keuangan pemerintahan Pusat (LKPP) 2022 yang digunakan telah terjadi diaudit.
Selain aset, sikap keuangan pemerintah terlihat dari total kewajiban negara sebesar Rp9.536,7 triliun kemudian sikap ekuitas negara sebesar Rp3.536,1 triliun. Kewajiban pemerintah pun naik jika dibandingkan dengan catatan pada 2022 yang digunakan sebesar Rp8.920,56 triliun, sedangkan ekuitas naik tipis dari Rp3.404,89 triliun.
“Kenaikan ekuitas tahun 2023 tanpa revaluasi aset adalah pertama kalinya terjadi sejak pelaporan keuangan berbasis akrual ditetapkan. Hal ini bukan terlepas dari membaiknya kinerja penerimaan negara yang dihadiri oleh dengan belanja pemerintah yang dimaksud semakin berkualitas,” jelas Sri Mulyani pada Rapat Paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, Kamis (4/7/2024).
Pada kesempatan itu, Sri Mulyani juga menyampaikan Laporan Operasional (LO) Tahun 2023 dengan Pendapatan Operasional Rp3.083,2 triliun kemudian Beban Operasional Rp3.111,7 triliun, yang tersebut membentuk Defisit dari Kegiatan Operasional Rp28,4 triliun. Di sisi lain, terdapat Surplus dari Acara Non Operasional sebesar Rp60,1 triliun, yang mana membentuk Surplus LO Tahun 2023 sebesar Rp31,6 triliun.
“Surplus LO Tahun 2023 merupakan yang dimaksud pertama kali terjadi sejak penerapan akuntansi berbasis akrual atau sejak laporan operasional mulai disusun pada 2015,” kata Sri Mulyani.
Laporan Arus Kas Tahun 2023 memberikan informasi mengenai arus penerimaan dan juga pengeluaran kas negara selama tahun 2023. Arus kas bersih dari Aktivitas operasi minus Rp34,8 triliun, arus kas bersih dari aktivitas pembangunan ekonomi minus Rp391,6 triliun, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp445,8 triliun serta arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp88,7 triliun.
“Arus kas bersih dari aktivitas pembangunan ekonomi yang mana bernilai negatif mencerminkan upaya pemerintah untuk melakukan penanaman modal teristimewa di rangka menggalang proyek konstruksi infrastruktur,” jelas Sri Mulyani.
