JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR juga pemerintah mengesahkan pembicaraan pendahuluan mengenai Rencana Kerja pemerintahan (RKP) 2025 dan juga Rancangan Anggaran Pendapatan juga Belanja Negara (RAPBN) 2025 . Keputusan yang disebutkan juga menyepakati Rencana Kerja pemerintahan (RKP) Tahun 2025 yang dimaksud di dalam dalamnya terdapat target perkembangan ekonomi nasional 2025 berkisar dalam 5,3-5,6% untuk masuk dalam asumsi makro 2025 .
“Sasaran konstruksi RKP 2025 perkembangan dunia usaha ditargetkan 5,3-5,6%,” kata Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasludin di rapat yang dimaksud di tempat Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Keputusan yang disebutkan di tempat ambil berhadapan dengan kesepakatan rapat Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR dengan Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, juga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Dengan kebijakan ini, nantinya hasil yang dimaksud akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.
Keputusan lainnya juga ditetapkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 7-8%, nomor yang dimaksud naik dari sasaran yang dimaksud diajukan pemerintah sebelumnya, 6-7%. Kemudian Rasio Gini ditetapkan sebesar 0,379-0,382 serta Level Pengangguran Terbuka (TPT) 4,5-5%.
Selain itu, rapat yang dimaksud juga menyepakati hasil Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, kemudian Modal RAPBN TA 2025. Berdasarkan pembahasannya, disepakati bahwa kisaran bilangan asumsi dasar ekonomi makro pada RAPBN 2025 antara lain perkembangan dunia usaha disepakati sebesar 5,1-5,5%, kemudian laju kenaikan harga 1,5-3,5%.
Selanjutnya besaran nilai tukar rupiah Rp15.300-15.900 per dolar AS, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,9-7,2%. Berikutnya disepakati nilai tukar minyak mentah Indonesia USD75-85 per Barel, Lifting Minyak Bumi 580-605 ribu barel per hari, dan juga Lifting Gas Bumi 1.003-1.047 ribu barel setara minyak per hari.
Ketua Banggar DPR, Said Abdullah juga berharap agar kebijakan pendapatan negara dapat memenuhi target yang sudah ada ditetapkan pada pembahasan panja. Dalam memenuhi harapan tersebut, diperlukan terobosan kebijakan untuk sektor perpajakan lalu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2025.
Selain itu, Said memastikan, implementasi UU Harga Pokok Penjualan (HPP) serta reformasi perpajakan berjalan dengan efektif sehingga sanggup memperbaiki sistem juga basis perpajakan. Meski demikian, tambah Said, memang benar tantangannya memang benar tidaklah mudah.
Sebab ketika ini dihadapkan dengan kondisi perekonomian pada negeri yang tersebut belum sepenuhnya kokoh.
“Apa yang dimaksud saya komunikasikan dapat disetujui?” kata Said.
“Setuju,” kata seluruh anggota fraksi.
Berikut Rincian Asumsi Makro 2025:
– Pertumbuhan ekonomi: 5,1 – 5,5%
– Laju inflasi: 1,5 – 3,5%
– Kuantitas tukar rupiah: Rp15.300 – Rp15.900 per USD
– Derajat Suku Bunga SBN 10 tahun: 6,9 – 7,2%
– Harga Minyak Mentah Indonesia: USD75 – USD85 per barel
– Lifting minyak bumi: 580 – 605 ribu barel per hari
– Lifting gas bumi: 1.003 ribu – 1.047 ribu barel setara minyak per hari
